INFOJAKARTANEWS - Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kevin Wu, menyoroti efektivitas penerapan larangan pungutan tidak resmi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Ia meminta aturan tersebut disosialisasikan secara menyeluruh agar dipahami seluruh jajaran pemerintahan hingga masyarakat luas.
Desakan itu muncul setelah adanya kasus aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban pungutan paksa belakangan ini. Kevin menilai, kejadian tersebut perlu menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI dalam memastikan aturan pencegahan pungutan tidak resmi berjalan efektif.
Komentar0