Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno memastikan anggaran pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dan tidak akan terdampak penyesuaian fiskal daerah.
“APBD Jakarta berkurang hampir Rp 15 triliun, tetapi anggaran pendidikan dan kesehatan tidak akan pernah dikurangi. Ini bentuk komitmen kami untuk memastikan akses pendidikan tetap terjaga,” ujar Rano di Gedung Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka, Ciracas, Jakarta Timur, Jumat (8/5).
Sebagai bentuk konsistensi tersebut, Pemprov DKI tetap melanjutkan program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) pada 2026. Program itu akan menjangkau 16.979 mahasiswa pada tahap pertama dan 16.920 mahasiswa pada tahap kedua di berbagai perguruan tinggi di Jakarta.
Rano menilai KJMU bukan hanya bantuan biaya pendidikan, tetapi juga langkah strategis untuk membangun kesiapan generasi muda menghadapi persaingan di masa depan.
“Kesempatan ini perlu dijaga dengan semangat belajar, integritas, dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Manfaatkan forum orientasi ini sebagai ruang untuk belajar, membangun jejaring, bertukar pengalaman, sekaligus memperkuat kebersamaan antarpenerima KJMU,” katanya.
Untuk mendukung program tersebut, Pemprov DKI Jakarta mengalokasikan anggaran hampir Rp399 miliar. Sementara anggaran Kartu Jakarta Pintar (KJP) mencapai hampir Rp3,4 triliun yang ditujukan bagi sekitar 700 ribu pelajar.
Selain mempertahankan bantuan pendidikan, Pemprov DKI juga melanjutkan program pemutihan ijazah bagi warga yang belum dapat mengambil dokumen kelulusan karena kendala ekonomi. Hingga kini, hampir 7.000 ijazah telah diputihkan.
Rano berharap seluruh penerima KJMU dapat menyelesaikan pendidikan tepat waktu dan memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan maksimal. Ia juga mengajak mahasiswa meneladani semangat perjuangan Buya Hamka sebagai inspirasi dalam dunia pendidikan dan kehidupan bermasyarakat.
Komentar0